Dewan Adat Mamta Tabi Siap Gelar Agenda Besar Oktober Mendatang
Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Mamta Tabi secara resmi menggelar Pleno Pra-Konferensi sebagai langkah krusial untuk melahirkan agenda dan materi strategis. Seluruh materi ini nantinya akan dibawa dan diputuskan pada puncak acara Konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 7–10 Oktober mendatang.
Dewan Adat Papua Solid Kawal Pra-Konferensi Masyarakat Adat dan Pemuda Tabi Mamta
Pimpinan Dewan Adat Papua (DAP) memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif besar yang dilakukan oleh pimpinan Dewan Adat Wilayah (DAW) Tabi Mamta, tujuh Dewan Adat Daerah (DAD), serta seluruh suku di wilayah Tabi Mamta. Langkah strategis ini dinilai sebagai bagian dari agenda besar untuk mengkonsolidasikan kembali struktur kepemimpinan masyarakat adat Papua di wilayah tersebut.
Pra Konferensi Dewan Adat Mamta-Tabi Matangkan Persiapan Konferensi Akbar Oktober 2026
Pra Konferensi Dewan Adat Wilayah Mamta-Tabi sukses digelar di Kota Jayapura pada Selasa (15/9/2026) untuk menyusun materi dan rekomendasi penting menuju Konferensi III Masyarakat Adat serta Konferensi I Pemuda yang dijadwalkan berlangsung di Suni Hotel Sentani, Kabupaten Jayapura, pada 7–9 Oktober 2026 mendatang.
Masyarakat Adat Papua Serahkan Dokumen Usulan Penetapan Hutan Adat
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya gelar perjumpaan strategis untuk merawat masa depan kelestarian alam dan kedaulatan masyarakat adat di Bumi Cendrawasih melalui PAPEDA Summit 2026.
Menko Pangan Merajut Kedamaian dan Janji untuk Masyarakat Adat di Papeda Summit 2026
Kehangatan yang tak biasa di dalam Gedung L Jitmau, Kota Sorong. Di tengah riuh rendahnya aspirasi dan ketegangan diplomasi lingkungan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, hadir membawa keteduhan lewat untaian kalimat yang menyentuh hati para delegasi di PAPEDA Summit 2026.
Sentilan Menohok Pj Gubernur Elisa Kambu Soal Eksploitasi SDA Papua oleh Elit Jakarta
Dalam ajang Papeda Summit 2026 di Kota Sorong, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan kritik keras di hadapan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan para delegasi dunia terkait tergerusnya hutan Papua yang kini justru dikuasai oleh kelompok elit, jenderal, dan konglomerat dari luar daerah. Elisa mendesak Pemerintah Pusat untuk mempercepat pengakuan Hutan Adat demi melindungi hak masyarakat asli Papua agar tidak sekadar menjadi "tamu" di tanah leluhur mereka. Forum ini dihadiri lebih dari 1.030 peserta dari daerah-daerah se-Tanah Papua dan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal melalui geliat stan UMKM Mama-Mama dan pelaku usaha di Sorong yang berharap komitmen lingkungan ini benar-benar terwujud secara nyata.
Merajut Asa dari Mamda Yawan: Ikhtiar PPMA Papua Teguhkan Benteng Adat Grime Nawa
Di balik layar perhelatan akbar ini, ada peran penting Perkumpulan untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PPMA) Papua. Sebagai NGO pendamping, PPMA Papua bersama koalisi masyarakat sipil seperti Foker LSM Papua dan Bebema, bahu-membahu memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyusunan materi sidang hingga teknis pelaksanaan di lapangan.
Masyarakat Sipil Sulawesi-Papua Desak Reformasi Total UU Kehutanan
Kelompok Masyarakat Sipil dan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) Regio Sulawesi dan Papua menggelar forum konsolidasi regional di Aston Inn Pantai Losari, Makassar, pada 28–30 Juli 2026 Desak Reformasi UU Kehutanan Berbasis Hukum Rakyat.
Dewan Adat Daerah Grime Nawa Gelar RAKERDA II
Dewan Adat Daerah (DAD) Grime Nawa Gelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada Kamis hingga Jumat, 20–21 Agustus 2026. Pertemuan krusial yang berlangsung di Gedung Gereja GKI Jemaat Marthen Luther, Kampung Mamda Yawan, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura ini resmi melahirkan visi besar untuk mewujudkan Papua sebagai Surga kecil di muka bumi yang dimulai dari Grime Nawa.