Blog

Jayapura – Perkumpulan untuk Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (PPMA Papua) menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan kepastian hak tenurian dan kedaulatan ruang hidup masyarakat adat di tanah Papua. Sebagai bagian dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) yang berbasis di Bogor, PPMA Papua menilai kerja kolaboratif lintas wilayah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan kebijakan negara saat ini.

Direktur Eksekutif PPMA Papua, Naomi Marasian, menyatakan bahwa keterlibatan PPMA dalam simpul jaringan JKPP didasari oleh kesamaan visi pada basis kerja komunitas. Khususnya, dalam hal pemetaan ruang-ruang adat secara partisipatif demi mengupayakan pengakuan legal atas wilayah adat.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dukungan teknis yang nyata dari teman-teman JKPP. Salah satunya adalah penyediaan data dan peta berkualitas tinggi dengan resolusi tinggi, yang sangat krusial sebagai alat bukti advokasi," ujar Naomi.

Selain aspek teknis, Naomi menekankan pentingnya sinergi dalam gerakan pemetaan partisipatif untuk mendorong kebijakan negara agar lebih berpihak pada masyarakat adat. Kolaborasi ini juga menjadi ruang strategis untuk saling membagikan pembelajaran baik (good practices) dari tingkat tapak di Papua, agar dapat diadopsi oleh wilayah lain di Indonesia.

Melalui hasil rekomendasi bersama, PPMA Papua berharap ada penguatan inisiatif lokal dalam memanfaatkan potensi ruang adat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat, tanpa menghilangkan identitas serta hak yang harus dihormati oleh negara.

Menyambut momentum kepemimpinan baru JKPP, PPMA Papua menaruh harapan besar bagi masa depan jaringan.

"Kami berharap di bawah kepemimpinan yang baru, komunikasi dan kerja sama antar-simpul jaringan dapat berjalan lebih aktif, efektif, dan berdampak langsung bagi kepastian hak-hak masyarakat adat di seluruh pelosok negeri," pungkas Naomi.