Blog

Papua Sedang Diambang Pemusnahan! Dewan Adat Mamta Tabi Kibarkan Perang Kultural: Lawan Penjajahan Ekologis dan Genosida Terselubung!

PADANG BULAN — Tanah Tabi sedang menjerit, darah leluhur bergejolak, dan manusia Papua dipaksa menanti lonceng kematian etnis mereka sendiri. Ini bukan lagi sekadar jeritan tentang pohon yang tumbang, melainkan sebuah maklumat perang kultural melawan pemusnahan massal (genosida) yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Hanya seminggu setelah keberhasilan Konferensi III Dewan Adat dan Konferensi I Pemuda Adat Mamta Tabi di Suni Hotel Sentani pada 7-9 Oktober 2026, bertempat di P3W GKI Sosial Padang Bulan pada 14 Oktober 2026, Tim Perumus yang terdiri dari para pimpinan komisi adat bergerak menyatukan merampung gagasan yang tercecer saat pleno komisi pada Konferensi III Dewan Adat dan Konferensi I Pemuda Mamta Tabi di gelar. Di bawah komando Pdt. Newton Mokay (Komisi A - Organisasi), Jack Judson Puraro (Komisi B - Program) di wakili Hengky Yokhu (SC), dan Katerina Leila Yappo bersama Simon Petrus Monim (Komisi C - Rekomendasi), masyarakat adat rapatkan barisan. Mereka menolak punah!

Dengan nada bergetar menahan amarah yang membakar, Anggota Steering Committee Dewan Adat, Hengky Yoku, melayangkan pandangan. Papua hari ini sedang dikepung secara brutal oleh kapitalisme global berselimut hukum negara.

"Ketika ekologi dan etnologi kita dihabiskan, disapu bersih, ditiadakan, maka ending-nya adalah genosida! Ini bukan ramalan, ini petaka yang sedang kita telan bulat-bulat hari ini!" ungkap Hengky Yoku di hadapan para jurnalis.

Tanah Tabi dan seluruh Papua kini menjadi jarahan atas nama pembangunan. Atas nama "negara dan bangsa," kedaulatan adat digilas habis salah satunya melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan megaproyek tirani Food Estate yang merampas ruang hidup. Perkebunan kelapa sawit skala raksasa, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang membabat paru-paru adat. Penambangan emas liar dan legal yang menguras isi bumi, diiringi trauma pengerahan kekuatan militer melalui pembentukan Batalion TNI baru di lahan-lahan produktif.

Kezaliman nyata terpampang di wilayah adat MAMTA, dari total 532 ribu hektare lahan sawit, sebanyak 148 ribu hektare telah diperas hasilnya. Namun, hak kemitraan 20% yang menjadi hak mutlak anak adat digelapkan dan ditutupi oleh kongkalikong antara penyelenggara pemerintah dan korporasi!

Masyarakat adat Mamta Tabi tidak mengemis keadilan namun menuntut dengan kepalan tangan ke udara: Moratorium Total Tanpa Syarat: Stop dan bekukan seluruh izin baru sektor kelapa sawit, pertambangan, dan konsesi hutan di atas tanah leluhur;  Tidak boleh ada satu pun mesin traktor atau moncong senjata mendarat di tanah adat sebelum duduk, bicara, dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Adat Suku!

Hengky Yoku berseru, pengkhianatan terbesar Jakarta terjadi ketika mereka mengebiri hak-hak dasar OAP dengan menghapus UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan menggantinya dengan regulasi baru yang mandul. Undang-undang baru itu sengaja dirancang untuk mencabut hak asal-usul manusia Papua, melenyapkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), serta melegalkan perampasan tanah adat menggunakan moncong senjata militer!

Anggaran Otsus sebesar 2,25 persen dari DAU Nasional disebut Hengky sebagai racun yang mematikan perjuangan Papua. Dana melimpah itu dipaksa habis untuk memproyeksikan infrastruktur fisik versi Jakarta—yang tidak lain merupakan lahan basah bagi korupsi berjamaah kaum elite dan partai politik! Sementara itu, mandat alokasi 10 persen anggaran untuk lembaga adat dibiarkan menguap tanpa sisa. Lembaga kultural seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) telah dikebiri total hingga kehilangan taji!

Efek dari keserakahan ini adalah bencana demografi yang mengerikan. Jumlah Orang Asli Papua (OAP) kini tersisa kritis, hanya berkisar 2,6 juta jiwa. Di wilayah MAMTA yang membentang seluas 47.500 kilometer persegi, jumlah penduduk asli yang mendiami tanah ini tergerus habis hingga tidak sampai 300.000 jiwa. Sebaliknya, ledakan populasi campuran diproyeksikan melonjak mengerikan hingga 600.000 jiwa pada akhir Desember ini! OAP sedang dipaksa menjadi minoritas, terasing dan mungkiin mati perlahan di atas tanah lahirnya sendiri!

"Empat pilar Otsus—afirmasi, proteksi, empowering, dan rekognisi—adalah kebohongan besar! Filosofi itu mati dan membusuk di atas meja kementerian!" teriak Hengky.

Menghadapi kehancuran di depan mata, Dewan Adat MAMTA menyatakan perang terhadap ketakutan. Ini adalah batas pertahanan terakhir. Jika hari ini manusia Tabi dan Papua tidak bersatu, maka besok, nama Papua hanya akan menjadi catatan sejarah yang terkubur di bawah hamparan kebun sawit dan lubang tambang!

"Kami Ada Sebelum Negara Ini Lahir!" — Yakonias Wabrar Tabuh Genderang Perlawanan: Stop Memenjarakan Tanah Adat Tabi!

JAYAPURA — Amarah kultural meledak di Tanah Tabi. Di bawah mandat sakral yang diserahkan langsung oleh lebih dari 700 utusan pemilik hak ulayat dari Keerom, Kota Jayapura, Port Numbayi, Dafonsoro Selatan, Dafonsoro Utara, Grime Nawa, Sarmi, hingga Mamberamo Apawer, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Representatif Mamta Tabi terpilih, Yakonias Wabrar, mengibarkan semangat perlawanan total terhadap keangkuhan kekuasaan Jakarta.

Ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah gerakan pembebasan manusia dan tanah adat Tabi dari belenggu marginalisasi. Rumusan strategis yang lahir dari sidang Komisi A, B, dan C diklaim sebagai perintah murni dari Tuhan dan leluhur yang tidak bisa ditawar lagi.

Dengan mata sedih menatap masa depan eksistensi sukunya, Yakonias Wabrar melayangkan tamparan keras terhadap arogansi birokrasi yang selama ini memperlakukan Tabi dan Papua secara semena-mena. Ia menegaskan bahwa kedaulatan adat di atas bumi Tabi jauh lebih tua dan lebih suci dibanding hukum buatan manusia.

"Kami sudah ada sebelum negara ini ada! Itu sebabnya, apa yang kami sampaikan, kami mohon untuk itu harus didengar!" seru  Yakonias Wabrar dengan nada membakar.

Dewan Adat Tabi kini memasang barikade besi bagi pemerintah maupun investor serakah yang mencoba menjamah sejengkal saja wilayah mereka: 

• Hukum Mutlak "Bicara Dulu, Baru Kerja": Zaman perampasan terselubung sudah habis! Segala aktivitas pembangunan atau eksploitasi ekonomi wajib mengantongi izin tertulis dari adat sejak awal. Proyek apa pun yang nekat berjalan sebelum ada konsensus, akan langsung dicap sebagai musuh hukum adat.
• Tanah Warisan Peradaban, Bukan Lahan Kosong: Yakonias memperingatkan para penguasa bahwa Tanah Tabi adalah warisan peradaban yang sah dan bernyawa, bukan tanah tak bertuan sisa sengketa perang yang bisa dikeruk sesuka hati.

Ketika enam wilayah adat lainnya di tanah Papua masih terdiam dalam konsolidasi, Mamta Tabi telah bergerak bagai api yang menjalar cepat. Tabi resmi memproklamirkan diri sebagai pilot project (proyek percontohan) pergerakan bagi seluruh wilayah adat di tanah Papua yang akan dibawa langsung ke Konferensi Adat Papua Mansel Papua Barat. Tabi menuntut seluruh wilayah adat lainnya berdiri bersama, menyamakan keputusan, dan memasang standar proteksi hak yang sama demi membentengi manusia Papua dari kepunahan kolektif.

Menyikapi busuknya permainan politik yang kerap menunggangi kursi-kursi otonomi khusus, Dewan Adat Tabi memberlakukan aturan revolusioner yang sangat ketat bagi siapa saja yang ingin menduduki kursi pengangkatan di DPR Provinsi (DPRP), DPR Kabupaten/Kota (DPRK), maupun Majelis Rakyat Papua (MRP):

• Kontrak Ideologis Darah Kultural: Setiap calon perwakilan adat wajib menandatangani Pakta Integritas (Memorandum) di hadapan Dewan Adat.
• Haram Menjadi Budak Partai Politik: Mekanisme ini dirancang untuk memastikan tidak ada lagi antek-antek birokrasi atau perpanjangan tangan partai politik yang duduk di kursi Otsus. Mereka yang terpilih harus bekerja untuk mencucurkan keringat demi rakyat akar rumput, atau berhadapan dengan murka sanksi adat!

Sebagai pemimpin yang memikul tanggung jawab ilahi, Yakonias Wabrar mengeluarkan peringatan terakhir yang sangat keras dan mengancam kepada aparat keamanan dan penegak hukum Indonesia. Adat Tabi menyatakan perang terhadap segala bentuk kriminalisasi, penyegelan, dan pencaplokan sepihak atas tanah ulayat milik masyarakat.

"Saya ditugaskan oleh Tuhan dan leluhur Tabi untuk menjaga manusia dan tanah Tabi! Saya tidak mau melihat lagi Indonesia memenjarakan tanah Tabi! Jika ada persoalan, koordinasikan, jangan main tangkap!" tegas Yakonias menutup maklumatnya dengan nada tinggi yang menggetarkan ruangan. Bagi masyarakat adat Mamta Tabi, nilai kesucian tanah leluhur mereka tidak akan pernah bisa ditukar, dibeli, atau disetarakan dengan tumpukan uang ganti rugi apa pun. Tanah adalah harga diri, dan harga diri berarti siap dipertahankan sampai tetes darah terakhir!

"Darah Muda Tabi Bergolak, Stop Rampas Hak Kami!" — Yulianus Dwaa Pimpin Pemuda Adat Tabuh Genderang Revolusi Kultural Lawan Tirani Jakarta!

Pemuda adat Papua tidak akan lagi diam menonton tanah leluhur mereka dijarah dan hak-hak dasar mereka diinjak-injak oleh keserakahan kekuasaan. Mengawal hasil bersejarah Konferensi III Dewan Adat dan Konferensi I Pemuda Adat Tabi yang digelar mengguncang Suni Hotel Sentani pada 7-9 Oktober 2026 lalu, Ketua Pemuda Adat Mamta-Tabi, Yulianus Dwaa, SKM, mengibarkan bendera perlawanan total demi menyelamatkan eksistensi manusia, tanah, dan sumber alam yang tersisa di wilayah Mamberamo Tami (Mamta) Tabi.

Melalui konsolidasi radikal yang melahirkan 26 rekomendasi strategis serta Tujuh Maklumat Adat, kaum muda Tabi kini berdiri sebagai benteng pertahanan terakhir. Mereka siap membawa amunisi pergerakan ini menuju Konferensi Adat Papua Ke-5 di Manokwari Selatan (Mansel) untuk menegaskan satu hal: kedaulatan kultural Papua tidak bisa ditawar lagi!

Deklarasi "Tujuh Maklumat Adat": Hukum Tertinggi di Tanah Tabi!

Yulianus Dwaa menegaskan bahwa pemuda adat tidak akan mentoleransi lagi dualisme atau pelemahan institusi adat. Melalui ketetapan Komisi A, B, dan C, struktur organisasi Mamta Tabi kini diperkuat guna menghadapi kepungan modal asing dan kebijakan Jakarta.

"Tujuh Maklumat Adat telah diterbitkan! Ini menyangkut hak atas tanah, perlindungan manusia, tata kelola sumber daya alam, kehidupan beragama, hingga posisi kami di dunia internasional," tegas Yulianus Dwaa dengan nada membakar semangat. Siapa pun—baik investor, pendatang, maupun penguasa—yang hidup dan meraup kekayaan di atas tanah Mamta Tabi, wajib tunduk tanpa syarat pada maklumat hukum adat ini!

Rebut Kembali Hak Otsus: Tuntut 10% Anggaran Lembaga Adat dan Kenaikan 6% DAU!

Pemuda Adat Tabi mengutuk keras pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dinilai hanya menguap di meja kementerian dan menjadi ajang korupsi proyek fisik. Yulianus Dwaa menuntut perombakan radikal anggaran nasional:

• Alokasi Mutlak 10% untuk Institusi Adat: Dana Otsus wajib diserahkan sebesar 10 persen langsung kepada kelembagaan adat secara berjenjang hingga ke suku-suku di kampung, bukan habis dikelola birokrat korup!
• Desak Kenaikan Otsus Jadi 6% DAU Nasional: Mendeklarasikan tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mendongkrak dana Otsus menjadi 6 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional demi membiayai langsung pendidikan dan masa depan anak-anak asli Papua.

"Otsus Lahir dari Darah Perjuangan DAP, Bukan Pemberian Jakarta!"

Menyapu bersih intervensi politik praktis, Yulianus Dwaa mengingatkan DPR Provinsi Papua dan pihak eksekutif bahwa Otsus lahir dari rahim perjuangan Dewan Adat Papua (DAP). Pemuda Tabi menuntut segera diterbitkannya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang menetapkan bahwa hak tunggal dan legal untuk merekomendasikan keterwakilan kursi pengangkatan di MRP maupun DPRP/DPRK berada di bawah kendali mutlak Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Wilayah Mamta Tabi. Keterwakilan adat tidak boleh lagi disusupi oleh kaki tangan partai politik!

Lawan Kriminalisasi Anak Adat dan Tantangan Spiritual kepada Presiden Prabowo

Kemarahan pemuda adat memuncak atas perlakuan diskriminatif hukum yang kerap menyasar anak-anak asli Papua. Yulianus Dwaa melayangkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum untuk segera menghentikan kriminalisasi sepihak. Pemuda Tabi menolak keras penangkapan dan pengurungan anak-anak adat atas tuduhan manipulatif penyalahgunaan anggaran, terutama ketika mereka tidak mempergunakannya untuk kepentingan pribadi.

Sebagai simbol perlindungan spiritual dan penegasan bahwa Papua adalah tanah religius yang diberkati, Pemuda Adat bersama Dewan Adat mengirimkan pesan terbuka yang menantang Presiden Prabowo Subianto untuk membangun patung Tuhan Yesus setinggi 200 meter di Tanah Tabi.

Hubungan Setara Tiga Pilar: Adat Berdiri Lebih Dulu Sebelum Negara!

Yulianus Dwaa mengingatkan pemerintah daerah dan pusat untuk tidak berjalan sendiri layaknya penguasa arogan. Tiga pilar—Adat, Agama, dan Pemerintah—harus berdiri setara. Pemerintah wajib tunduk dan menghormati tatanan adat Tabi yang sudah lahir ribuan tahun sebelum struktur negara Indonesia menginjakkan kaki di tanah ini. Bagi warga dari wilayah adat lain yang kini mencari penghidupan di Mamta Tabi, pemuda adat mengimbau dengan tegas agar menjaga keharmonisan dengan menghormati hukum adat setempat. Tanah Tabi memiliki tuan, dan pemuda adat siap mempertahankannya hingga tetes darah terakhir!  (Jahya Lourentz)