Blog

Kegiatan koordinasi dan sosialisasi Program AMAHUTA – PAPUA telah dilaksanakan pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2024 di Sekretariat Yayasan Biro Bantuan Hukum Masyarakat Adat Sarmi. Forum ini mempertemukan Pemerintah Kabupaten Sarmi, berbagai LSM seperti PPMA, Foker LSM, dan KIPAS, serta perwakilan masyarakat adat dari suku Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirami. Fokus utama agenda ini adalah restrukturisasi dan penguatan lembaga adat demi menciptakan keseimbangan peran dalam tata kelola pembangunan daerah.

Diskusi yang berkembang menekankan pentingnya inklusivitas gender, terutama peningkatan keterwakilan perempuan Sarmi dalam pengambilan keputusan publik. Secara teknis, pertemuan merekomendasikan formalisasi kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) antara Program AMAHUTA dengan Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk menjamin keberlanjutan program ke depan.

Selain itu, para pihak menyoroti kedaulatan sumber daya alam dengan mendesak peninjauan yuridis terhadap Surat Keputusan (SK) Premi Kayu atas aktivitas PT BBU dan BAPOGA Salaki. Langkah ini bertujuan agar kebijakan tersebut lebih berpihak pada hak-hak masyarakat lokal. Hal ini menjadi poin krusial dalam upaya perlindungan wilayah adat di Kabupaten Sarmi.

Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan "Rumah Inspirasi" sebagai pusat revitalisasi hukum adat pada setiap suku. Agenda selanjutnya meliputi inisiasi forum intelektual bagi generasi muda Sarmi serta pelaksanaan identifikasi informan kunci Suku Sobei melalui mekanisme temu adat yang akan diselenggarakan di Pulau Liki.