PT-PPMA Dorong Pemprov Papua Terbitkan Regulasi Pengelolaan SDA

PT-PPMA Papua melalui Koordinator Bidang Kebijakan dan Pendidikan Publik, Nikodemus Wamafma, mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menerbitkan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dorongan ini dilatarbelakangi dugaan bahwa selama pelaksanaan Otonomi Khusus, pengelolaan SDA lebih berpihak pada korporasi, sementara masyarakat adat Papua belum berada di posisi sebagai pelaku dan pengelola langsung kekayaan alamnya.

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan tengah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah dengan regulasi nasional mengenai pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua menegaskan bahwa ruang bagi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan telah diberikan dan perlu diselaraskan kembali dengan aturan dari pemerintah pusat.