Blog

PAPEDA Summit 2026 yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, resmi menelurkan tujuh rekomendasi eksekutif untuk merombak arah pembangunan di Bumi Cenderawasih. Pertemuan akbar lintas sektor yang dihadiri oleh 1.030 peserta ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat adat dan kelestarian alam sebagai pilar utama, bukan sekadar pelengkap administratif.

Pertemuan hari pertama membedah potret tata kelola keuangan daerah, pemenuhan hak ulayat, krisis pendidikan, hingga strategi pembiayaan lingkungan jangka panjang. Berikut adalah tujuh poin penting hasil rumusan PAPEDA Summit 2026: 

1. Isu Utama - Tata Kelola & Sinkronisasi Perencanaan: Pembangunan di Tanah Papua harus berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) sebagai acuan utamanya. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menyinkronkan sistem perencanaan dan penganggaran (seperti SIPD, SIKD, dan SIP3) antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi ini bertujuan untuk mencegah inefisiensi, tumpang tindih nomenklatur, dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di daerah akibat lambatnya penyerapan anggaran. 
2. Temuan Penting - Pengelolaan Dana Otsus & Anggaran: Evaluasi KPK menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola keuangan, seperti tingginya ketergantungan fiskal pada dana transfer pusat (mencapai 89% di Papua Barat Daya), serta anomali pembagian dana hibah berisiko tinggi yang penerimanya tidak jelas. Selain itu, belum semua provinsi memiliki Perdasus kriteria Orang Asli Papua (OAP) sehingga menghambat penyaluran manfaat Otsus agar tepat sasaran. Evaluasi pelaksanaan Otsus dituntut agar berbasis pada dampak (outcome) nyata di masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran yang bersifat administratif. 
3. Isu Utama - Pemenuhan Hak & Posisi Masyarakat Adat: Seluruh kebijakan pembangunan wilayah, investasi, dan program komitmen iklim wajib menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dan penentu arah, bukan sekadar objek penerima manfaat. Pelaksanaan program pemerintah seperti pencetakan sawah maupun proyek pelestarian karbon harus berbasis musyawarah dan persetujuan komunitas. Apabila masyarakat adat menolak program tersebut, pemerintah sepakat untuk tidak memaksakan dan memindahkan lokasi proyek untuk menghormati hak ulayat. 
4. Rekomendasi Prioritas - Ketahanan Pangan & Ekonomi Lokal: Sagu yang memiliki luasan potensi hingga 5 juta hektar tidak boleh dianak-tirikan dan harus didorong menjadi eko-komoditi strategis bernilai ekonomi tinggi. Diversifikasi pangan perlu dikembangkan melalui riset, hilirisasi produk turunan modern, dan perluasan akses pasar, tanpa memposisikan komoditas sagu berlawanan dengan beras. Hal ini dapat didukung melalui inisiatif gerakan seperti "One Day No Rice" untuk menciptakan penciptaan permintaan yang stabil terhadap pangan lokal. 
5. Rekomendasi Prioritas - Transformasi SDM (Pendidikan & Kesehatan): Merespons krisis sekitar 360 ribu anak di Tanah Papua yang tidak mengenyam pendidikan formal, direkomendasikan perluasan program "Sekolah Sepanjang Hari" (SSH) ke seluruh kabupaten/kota. Untuk sektor kesehatan, pelayanan perlu diperkuat melalui penyediaan kader di tingkat kampung dan sistem rujukan multimoda (termasuk pesawat dan helikopter) sebagai infrastruktur penyelamat nyawa masyarakat di wilayah terisolasi. 
6. Rekomendasi Prioritas - Dana Abadi & Pembiayaan Lingkungan: Direkomendasikan pembentukan Dana Abadi Papua (endowment fund) yang bersumber dari reinvestasi penerimaan SDA (seperti PT Freeport Indonesia) agar kekayaan yang habis ditambang dapat diubah menjadi kesejahteraan pendidikan dan kesehatan jangka panjang. Di sektor lingkungan, pemerintah perlu membuka skema ecological benefit transfer atau akses langsung dana karbon kepada masyarakat adat yang telah menjaga hutan secara turun-temurun, menyesuaikan dengan kerangka budaya Papua. 
7. Tindak Lanjut - Penguatan Kelembagaan & Evaluasi Tahunan: Diperlukan langkah konkrit untuk memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan dari tingkat kampung hingga provinsi, termasuk optimalisasi wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) dan BP3OKP dalam hal pengawasan. Forum kemitraan dan dialog lintas pihak seperti Papeda Summit direkomendasikan agar diinstitusikan menjadi agenda rutin tahunan untuk terus mengevaluasi percepatan pembangunan serta mengawal implementasi Otsus secara berkelanjutan.