Blog
Delegasi PPMA Papua Pandu KTT Hukum Rakyat di Jakarta
05 Nov 2026 · Penulis PPMA
JAKARTA – Lebih dari 250 Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dari lima wilayah di Indonesia berkumpul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat bertajuk "Merawat Gerakan dan Demokrasi" yang digelar di Jakarta pada 19–20 Oktober 2026. Acara ini dipandu oleh Obeth Farwas dari Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PPMA) Papua bersama Dina selaku Master of Ceremony (MC).
Pertemuan tingkat nasional ini dihadiri oleh delegasi PHR dari Region Sumatera, Region Jawa-Bali, Region Kalimantan, Region Sulawesi, dan Region Papua. Forum ini secara khusus menyoroti urgensi demokratisasi serta pengakuan penuh terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law). Langkah tersebut dinilai sebagai fondasi utama untuk mengembalikan hukum pada fungsi sejatinya, yakni melindungi hak-hak rakyat.
Rangkaian KTT Hukum Rakyat ditutup dengan malam deklarasi Pendamping Hukum Rakyat. Dalam suasana penuh solidaritas, para peserta saling menguatkan komitmen untuk terus bekerja atas nama rakyat, membela hak-hak dasar, serta merebut kembali dan mempertahankan kedaulatan yang terampas. Deklarasi ini juga menegaskan posisi kelompok minoritas, khususnya Masyarakat Adat, sebagai garda terdepan dalam perjuangan keadilan.
Malam deklarasi tersebut ditutup dengan seruan lantang para peserta yang menggema di ruang pertemuan: "Hukum kami Hukum Rakyat! Tanah, Hutan, Air, Udara, dan hukum akan tetap menjadi milik kami." (Marsellina Wamebu)