Blog

Gedung Lambertus Jitmau di Kota Sorong mendadak riuh pada Rabu (2/9/2026). Lebih dari seribu pasang mata berkumpul, bukan sekadar untuk seremoni, melainkan membawa satu asa besar: merawat masa depan Bumi Cendrawasih. Hari itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi membuka PAPEDA Summit 2026, sebuah ruang perjumpaan hangat yang mengusung tema “Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua”.

Jika mendengar kata "Papeda", yang terlintas di benak kita tentu kuliner khas Papua yang rekat dan menyatukan. Filosofi perekat itulah yang tercermin dalam forum ini. Diikuti oleh lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga delegasi internasional dari Jerman dan Norwegia, festival yang berlangsung hingga 4 September ini menempatkan masyarakat, alam, dan budaya sebagai fondasi utama gerak pembangunan.

Suasana pembukaan terasa sakral sekaligus bersemangat saat ketukan Tifa bergema, ditabuh bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Ketukan itu seolah menjadi pengingat bahwa pembangunan Papua harus berakar pada tanahnya sendiri.

Gubernur Elisa Kambu menyampaikan pesan mendalam yang menyentuh hati para peserta. Ia mengingatkan agar pertemuan besar ini tidak berakhir di atas meja seminar saja.

"Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas," pintanya tulus.

Salah satu fokus utama yang ia suarakan adalah percepatan pengakuan hak masyarakat adat. Baginya, kepastian hukum atas tanah adat adalah harga mati, dan pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk membantu proses pemetaannya secara langsung.

Senada dengan sang Gubernur, Menko Pangan Zulkifli Hasan yang hadir sebagai pembicara utama, memberikan catatan kritis yang menggugah. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak boleh hanya menonton atau menjadi objek dari modernisasi.

"Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan," tegas Zulkifli.

Melalui lima agenda strategis yang dibahas—mulai dari aksi iklim, perlindungan hutan dan laut, hingga kedaulatan pangan—PAPEDA Summit 2026 menjadi bukti nyata bahwa ada komitmen kuat dari ujung pegunungan hingga pesisir pantai. Harapannya, kolaborasi yang terjalin selama tiga hari di Sorong ini akan terus merekat erat, melahirkan langkah-langkah konkret demi keadilan dan kelestarian alam Tanah Papua. (Jahya Lourentz)