Blog

Oleh, Naomi Marasian, SE (Direktur PPMA Papua)

Kebijakan pembangunan dan investasi cenderung mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan serta mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, sehingga memicu konflik social yang semakin meningkat. Pembukaan lahan secara massif untuk investasi berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem alam serta mempengaruhi kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi secara permanen. Selain itu, akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, termasuk obat-obatan herbal, sandang, pangan, dan aksesori untuk perayaan adat yang biasanya diperoleh dari hutan, menjadi semakin sulit.

Suara kelompok marginal, terutama masyarakat adat, belum sepenuhnya diakomodasi dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah. Mereka belum ditempatkan sebagai mitra strategis yang perlu didengar, padahal setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan lahan selalu berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat serta keseimbangan alam.

Dampak perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana atau isu semata. Kondisi perubahan iklim yang semakin ekstrem sangat mempengaruhi iklim global, termasuk di Indonesia, Papua, dan Kabupaten Jayapura. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir, longsor, dan gagal panen, sementara suhu panas yang meningkat berisiko menyebabkan kebakaran hutan. Selain itu, angin kencang dan badai berdampak pada kehidupan para nelayan akibat tingginya gelombang laut.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Salah satu lokasi prioritas dari proyek Voices for just Climate Action (VCA) di Tanah Papua, yang didukung oleh WWF Indonesia, difokuskan pada empat kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura dan Asmat di Provinsi Papua, serta Kabupaten Tambrauw dan Bintuni di Provinsi Papua Barat.

Voices for just Climate Action (VCA) atau Suara untuk Aksi Iklim merupakan program kemitraan antara lembaga lokal maupun nasional yang bertujuan memperkuat suara kelompok marginal di tingkat akar rumput. Program ini berfokus pada masyarakat adat, perempuan adat, pemuda, dan kelompok rentan lainnya agar suara mereka dapat terdengar di tingkat lokal maupun nasional serta berkontribusi dalam aksi perubahan iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Program VCA menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas (CBO), organisasi masyarakat sipil (CSO), dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui aliansi dan jaringan yang kuat, VCA mendorong narasi yang berorientasi pada solusi lokal untuk mitigasi perubahan iklim.

Untuk membangun narasi yang kuat terkait solusi lokal dalam aksi perubahan iklim, PPMA-Papua berfokus pada wilayah Unurum Guay, khususnya Kampung Beneik dan Garusa, serta Distrik Kemtuk di Kampung Kwansu dan Nanbom. Di Distrik Kemtuk, program ini hanya berjalanselama dua tahun awal (2020-2021).

Sesuai dengan Theory of Change (ToC), dalam lima tahun (2021-2025), program ini berfokus pada tiga hasil utama:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dan kelompok marginal lokal serta memperkuat aksi kolektif dalam dialog kebijakan yang inklusif untuk solusi iklim.

2. Membangun narasi yang kuat dan membentuk platform bersama guna memperkuat suara masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional untuk transisi yang adil.

3. Mendokumentasikan dan mengakui solusi iklim lokal, termasuk sistem pangan lokal, skema keuangan baru, inovasi dan akses teknologi, pengetahuan serta kearifan lokal, serta tata kelola sumber daya alam agar dapat diadopsi secara resmi.

Program Voices for just Climate Action (VCA) bertujuan memperkuat peran dan control masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Unurum Guay dan Kemtuk, Kabupaten Jayapura.*  (Sumber: Buletin Kontak Kawan Edisi 34 Tahun 2025)